Penanganan kesehatan pascabanjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat untuk mencegah terjadinya krisis kesehatan berkepanjangan. Hal ini disampaikan Anggota Tim Analisis IKAL Lemhanas sekaligus pemerhati masalah kesehatan, dr Tedy Hartono. Menurut Tedy, setelah lebih dari satu pekan bencana banjir dan tanah longsor terjadi, fokus penanganan tidak lagi cukup bertumpu pada pencarian dan penyelamatan awal. 

“Setelah satu minggu lebih kejadian, fokus respons harus bergeser dari sekadar search and rescue awal menuju penanganan dampak kesehatan jangka menengah dan panjang,” katanya, dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 16 Desember 2025, bencana tersebut telah menewaskan 1053 orang, sementara 200 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, 606.040 warga terpaksa mengungsi.

Tedy menyebutkan, kondisi di lapangan diperparah dengan rusaknya fasilitas layanan kesehatan. “Infrastruktur kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit, banyak yang rusak atau tidak beroperasi secara normal karena terendam air atau terputus aksesnya,” ujarnya. Ia menilai, dalam situasi tersebut, tim medis harus bersiap menghadapi berbagai penyakit yang lazim muncul setelah banjir surut. Penyakit tersebut antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, penyakit kulit, serta gangguan kesehatan akibat stres dan trauma. Ia mengungkapkan bahwa data BNPB dan Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus ISPA di wilayah terdampak sebagai salah satu penyakit terbanyak pascabanjir.

“Medis pasca banjir bukan hanya merawat yang sakit, tetapi mencegah yang berpotensi besar sakit,” ujarnya. Upaya pencegahan tersebut meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi layak di lokasi pengungsian, pemberian imunisasi jika diperlukan, penyuluhan kesehatan kepada pengungsi, serta manajemen luka untuk mencegah infeksi sekunder. Lebih lanjut, dr Tedy menekankan pentingnya koordinasi antara tim medis dengan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi tersebut diperlukan untuk integrasi data kasus kesehatan di lapangan, penempatan pos kesehatan di titik strategis pengungsian, serta penguatan sistem rujukan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

“Pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi geografis di lapangan karena akses ke banyak wilayah masih terhambat oleh infrastruktur yang rusak,” ujarnya. Selain koordinasi dengan instansi sipil, sinergi dengan TNI, Polri, dan tim SAR juga dinilai krusial. Tedy menilai peran aparat sangat penting dalam mobilisasi medis, terutama untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi melalui distribusi logistik, pembangunan jembatan darurat, hingga pengiriman bantuan melalui udara. Ia juga menyoroti peran organisasi non-pemerintah dan relawan kesehatan dalam memperkuat layanan di lapangan, baik melalui penyediaan tenaga medis tambahan, klinik keliling, maupun penyuluhan kesehatan berbasis komunitas. 

Di sisi lain, Tedy mengingatkan bahwa dampak banjir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Ia menilai dukungan psikososial bagi korban, terutama anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, perlu menjadi bagian dari layanan kesehatan pascabencana. “Sinergi antara tim medis, BNPB/BPBD, militer dan SAR, organisasi kemanusiaan, serta komunitas lokal bukan sekadar opsional,” kata Tedy. “Ini adalah syarat mutlak yang dibutuhkan untuk mengurangi angka penyakit dan mencegah krisis kesehatan pascabencana,” tandasnya.

Elshinta.com. (2024, 21 Mei). Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Cegah Krisis Kesehatan Pascabanjir Sumatera. Diakses dari https://elshinta.com/kategori/7/bencana-alam/koordinasi-lintas-sektor-jadi-kunci-cegah-krisis-kesehatan-pascabanjir-sumatera-145959