Ketika hujan ekstrem mengguyur Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat beberapa waktu lalu, air bah tidak hanya membawa lumpur dan batang pohon dari hulu. Ia membawa cerita kehilangan yang memilukan , rumah yang hanyut, anak-anak yang terpisah dari orang tuanya, warga yang berjuang menyelamatkan diri di tengah kegelapan malam tanpa sirene peringatan dini. Banjir ini bukan sekadar “bencana alam”, tetapi potret kelemahan tata kelola negara dalam melindungi warganya. Tragedi di Sumatra kali ini mengingatkan kita bahwa bencana di Indonesia sering kali lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dan lemahnya sistem, bukan sekadar curah hujan yang tak terkendali.
Banjir bandang yang menghancurkan puluhan ribu rumah, merusak akses jalan, menghentikan aktivitas ekonomi, dan memaksa ribuan warga mengungsi adalah fakta nyata dari kegagalan pengelolaan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun. Penggundulan hutan di daerah aliran sungai, izin perkebunan dan tambang yang dikeluarkan tanpa kehati-hatian ekologis, serta pembangunan tanpa kendali di kawasan rawan bencana membuat daerah-daerah di Sumatra berdiri di ambang kehancuran. Ketika hujan ekstrem datang sebuah fenomena yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim keringkihan sistem kita langsung terlihat.
Namun, ada satu aspek yang selalu tampak berulang setiap kali bencana besar terjadi: kegagalan sistem tanggap darurat medis Indonesia. Jika kerusakan ekologis adalah faktor penyebab bencana, maka buruknya respons kesehatan adalah faktor yang memperbesar jumlah korban. Padahal IDI dengan jumlah anggotanya yang massif dan struktur oarganisasi yang sudah seatle sampai ke seluruh wilayah Indonesia sudah siap untuk bergerak melakukan bantuan medis yang dibutuhkan. Sayang hal ini tidak diajak untuk berkolaborasi .
Tanggap Darurat Medis yang Kacau dan Terlambat
Dalam beberapa jam pertama setelah bencana, nyawa manusia sangat bergantung pada kecepatan evakuasi, kesiapan tenaga medis, dan tersedianya logistik kesehatan. Sayangnya, inilah titik paling lemah dalam setiap bencana di Indonesia. Di Sumatra, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa:
• Pos kesehatan darurat tidak siap, dan pendirian fasilitas medis sementara dilakukan dengan terlambat.
• Proses triase—pemilahan korban berdasarkan tingkat kegawatan—tidak standar dan tidak terkoordinasi.
• Sebagian tenaga kesehatan di daerah bencana bekerja tanpa alat pelindung diri, tanpa obat-obatan esensial, bahkan tanpa perlengkapan sederhana seperti perban atau infus.
• Sistem rujukan berantakan: ambulans tidak cukup, akses jalan terputus, dan tidak ada komando medis tunggal yang mampu mempercepat proses evakuasi korban kritis.
Keterlambatan dalam menyiapkan layanan kesehatan bukan hanya persoalan logistic, ini persoalan kepemimpinan dan kompetensi. Dalam situasi bencana, negara seharusnya hadir dengan sistem komando yang cepat, presisi, dan terlatih. Namun yang terjadi justru sebaliknya daerah bergerak sendiri-sendiri, BPBD bekerja dengan sumber daya terbatas, BNPB fokus pada evakuasi, sementara sektor kesehatan seolah tidak mengetahui perannya dengan tepat.
Mengapa Sistem Kesehatan Tidak Siap?
Salah satu akar masalah adalah absennya standar baku tanggap darurat kesehatan di tingkat nasional. Negara-negara dengan sistem penanggulangan bencana matang selalu memiliki doktrin disaster medical response yang memuat:
• alur komando medis,
• standar pendirian rumah sakit lapangan,
• protokol triase massal,
• sistem logistik kesehatan,
• integrasi antara sektor kesehatan, militer, dan SAR,
• komunikasi risiko kepada masyarakat.
Indonesia memiliki regulasi, tetapi regulasi itu tidak operasional , ia berhenti pada administrasi, bukan pada kemampuan teknis. Lebih buruk lagi, Indonesia belum memiliki National Disaster Medical Team yang bersifat siap-gerak, terlatih, dan dapat dikirim dalam hitungan jam. Akibatnya, tanggung jawab terpaksa dipikul tenaga kesehatan di daerah yang juga menjadi korban bencana.
Ketika negara tidak memiliki sistem tanggap medis yang jelas, korbanlah yang menanggung akibatnya, mereka meninggal bukan karena luka yang terlalu parah, tetapi karena penanganan terlambat.
Kelemahan Komando Kesehatan: Menkes Tidak Paham Manajemen Bencana
Di titik inilah kritik lebih tajam perlu disampaikan. Sistem tanggap darurat medis sangat bergantung pada pemimpin sektor kesehatan yang memahami:
• prinsip epidemiologi bencana,
• standar kegawatdaruratan medis,
• manajemen logistik kesehatan,
• protokol evakuasi dan triase massal,
• kebutuhan psikososial korban,
• serta koordinasi lintas-lembaga dalam situasi krisis.
Namun realitas saat ini menunjukkan bahwa Menkes tidak memiliki latar belakang medis maupun pendidikan kesehatan. Hal ini berdampak langsung pada ketidakmampuannya mengendalikan respons kesehatan dalam situasi bencana. Keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan pertimbangan klinis, epidemiologis, dan operasional justru dipandang sebagai persoalan administrasi.
Akhirnya kita melihat respons yang lambat, tidak sinkron, dan tidak adaptif dengan kondisi lapangan. Ketika pemahaman manajemen bencana minim, kebijakan yang muncul pun tidak menyentuh inti persoalan. Inilah mengapa sistem tanggap medis kita seperti kapal yang berlayar tanpa nakhoda.
Refleksi: Negara Butuh Regulasi dan Sistem Tanggap Bencana yang Benar-benar Berfungsi
Banjir di Sumatra menunjukkan satu pelajaran penting bahwa bencana bukan hanya tentang curah hujan, tetapi tentang kesiapan negara. Regulasi kita saat ini tidak cukup kuat, tidak cukup operasional, dan tidak mampu memastikan bahwa setiap kementerian memahami peran dan fungsinya ketika bencana terjadi.
Diperlukan:
1. Pusat komando medis nasional yang dipimpin profesional dengan kompetensi medis atau public health.
2. Standarisasi respon medis bencana yang wajib dilatih di seluruh daerah.
3. Pembentukan tim medis bencana nasional yang siap bergerak 24 jam.
4. Audit lingkungan dan moratorium izin di daerah rawan bencana.
5. Revisi regulasi bencana agar komando kesehatan berada di tangan tenaga profesional, bukan pejabat tanpa latar belakang kesehatan.
Tanpa reformasi serius, setiap bencana berikutnya hanya akan mengulang pola penderitaan yang sama.
Penutup: Bencana Seharusnya Menjadi Titik Balik
Tragedi banjir Sumatra bukan hanya tentang air yang meluap, ia adalah cermin kegagalan kita dalam mengelola alam, memimpin respons kesehatan, dan memastikan keselamatan warga. Setiap korban adalah pengingat bahwa negara tidak boleh terus bergantung pada keberuntungan. Bencana harus dibalas dengan sistem, bukan sekadar belas kasihan.
Jika kita benar-benar ingin menghormati korban, maka langkah paling mendesak adalah membangun sistem tanggap darurat medis yang kuat, profesional, dan dipimpin oleh orang yang mengerti dunia kesehatan. Tanpa itu, setiap hujan besar di negeri ini hanya menunggu waktu sebelum menjadi duka yang kembali berulang.
Jakarta 10 Desembar 2025
Penulis Adalah : Anggota Tim Analisi IKAL Lmehanas
Pemerhati Masalah Kesehatan
Sekretaris MDP WATCH